Bandarlampung - Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) Lampung menyampaikan sikap penolakan pemadaman aliran listrik PT PLN di daerah setempat dengan alasan apapun.
Koordinator MP3 Lampung, Aryanto Yusuf, di Bandarlampung, Minggu (12/1), menegaskan, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa semua kekayaan alam negeri ini sepenuhnya dikelola oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
PT PLN sebagai salah satu perusahaan negara diberi mandat menjadi perusahaan tunggal yang mengelola usaha ketenagalistrikan di Indoensia, dan mendapatkan kewenangan membuat pembangkit listrik serta mendistribusikan listrik tersebut ke seluruh penjuru Indonesia.
Distribusi listrik juga dipastikan untuk masyarakat baik rumah tangga, kantor, bangunan sosial, maupun usaha dan industri yang menjadi pelanggan listrik PLN, ujarnya.
Karena itu, Aryanto melanjutkan, dengan jumlah pelanggan yang besar seharusnya PT PLN merupakan perusahaan negara yang paling menguntungkan, mengingat tidak ada pelanggan listrik PLN yang tidak membayar meskipun ada golongan pelanggan yang disubsidi negara tapi tetap harus membayar tagihan rutin pemakaiaan listrik setiap bulannya.
Kewajiban PLN adalah menyediakan energi listrik setiap saat kepada pelanggan, dan pelanggan berkewajiban membayar kepada PLN sesuai dengan tenaga listrik yang mereka pergunakan.
Jika pelanggan melakukan kesalahan terlambat membayar, ada sanksi yang sudah baku dari PLN kepada pelanggan dalam bentuk denda yang berlaku kelipatannya, kata dia lagi.
Ia menjelaskan, pelayanan lainnya dari PLN yang juga dikeluhkan oleh warga adalah semakin sering intensitas pemadaman aliran listrik baik yang terjadwal maupun akibat kondisi alam terjadi serta pencatatan pemakaian listrik yang kurang tepat.
P2TL yang kasar dan tidak adil dengan pelayanan yang tidak maksimal atau menyusahkan pelangan tersebut, namun PLN sebagai penyedia produk dan jasa kelistrikan cukup meminta maaf saja.
Sementara jika pelanggan yang mengalami lalai memenuhi kewajibannya maka sanksinya jelas berupa denda berlipat, pemutusan sambungan sampai `blacklist` pelanggan yang merupakan hubungan ekonomis tidak adil hanya menguntungkan PLN dan menyusahkan pelanggan masyarakat.
Dia menyatakan, intensitas pemadaman aliran listrik PLN di Lampung cukup tinggi, dengan berbagai macam alasan disampaikan oleh managemen PT PLN Wilayah Lampung, padahal sebelumnya dalam rencana dan proses pembangunan pembangkit listrik di Tarahan.
PLN menyatakan bahwa jika pembangkit listrik ini selesai dibangun tidak akan ada lagi pemadaman listrik di Lampung, ternyata semuanya tidak benar.
"Pemadaman masih terus terjadi, baik dalam suasana hujan maupun ketika beban puncak terjadi," kata dia lagi.
MP3 Lampung, ujarnya, menilai dalam hal ini tidak adil, pemadaman listrik tetap menjadi tanggung jawab PLN apa pun kondisinya dan jangan menyusahkan masyarakat yang bila terlambat membayar saja akan terkena sanksi denda.
"Kondisi serupa harus juga diterapkan kepada PLN sebagai penyedia pelayanan," katanya lagi.
Berkaitan dengan tuntutan keadilan tersebut, MP3 Lampung didukung oleh gerakan komunitas warga menuntut tidak ada dan jangan pernah ada lagi pemadaman aliran listrik PT PLN di Lampung, kata dia pula.
Menurutnya, jika masih terjadi pemadaman listrik baik disengaja maupun tidak disengaja, maka PLN harus memberikan kompensasi kepada semua pelanggan rumah tangga dalam bentuk pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar sepuluh per seratus dari biaya beban atau rekening minimum.
Selanjutnya diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi sepuluh per seratus di atas nilai tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan.
Khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, dan atau waktu koreksi kesalahan rekening, demikian Aryanto Yusuf.
Koordinator MP3 Lampung, Aryanto Yusuf, di Bandarlampung, Minggu (12/1), menegaskan, konstitusi Indonesia menegaskan bahwa semua kekayaan alam negeri ini sepenuhnya dikelola oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
PT PLN sebagai salah satu perusahaan negara diberi mandat menjadi perusahaan tunggal yang mengelola usaha ketenagalistrikan di Indoensia, dan mendapatkan kewenangan membuat pembangkit listrik serta mendistribusikan listrik tersebut ke seluruh penjuru Indonesia.
Distribusi listrik juga dipastikan untuk masyarakat baik rumah tangga, kantor, bangunan sosial, maupun usaha dan industri yang menjadi pelanggan listrik PLN, ujarnya.
Karena itu, Aryanto melanjutkan, dengan jumlah pelanggan yang besar seharusnya PT PLN merupakan perusahaan negara yang paling menguntungkan, mengingat tidak ada pelanggan listrik PLN yang tidak membayar meskipun ada golongan pelanggan yang disubsidi negara tapi tetap harus membayar tagihan rutin pemakaiaan listrik setiap bulannya.
Kewajiban PLN adalah menyediakan energi listrik setiap saat kepada pelanggan, dan pelanggan berkewajiban membayar kepada PLN sesuai dengan tenaga listrik yang mereka pergunakan.
Jika pelanggan melakukan kesalahan terlambat membayar, ada sanksi yang sudah baku dari PLN kepada pelanggan dalam bentuk denda yang berlaku kelipatannya, kata dia lagi.
Ia menjelaskan, pelayanan lainnya dari PLN yang juga dikeluhkan oleh warga adalah semakin sering intensitas pemadaman aliran listrik baik yang terjadwal maupun akibat kondisi alam terjadi serta pencatatan pemakaian listrik yang kurang tepat.
P2TL yang kasar dan tidak adil dengan pelayanan yang tidak maksimal atau menyusahkan pelangan tersebut, namun PLN sebagai penyedia produk dan jasa kelistrikan cukup meminta maaf saja.
Sementara jika pelanggan yang mengalami lalai memenuhi kewajibannya maka sanksinya jelas berupa denda berlipat, pemutusan sambungan sampai `blacklist` pelanggan yang merupakan hubungan ekonomis tidak adil hanya menguntungkan PLN dan menyusahkan pelanggan masyarakat.
Dia menyatakan, intensitas pemadaman aliran listrik PLN di Lampung cukup tinggi, dengan berbagai macam alasan disampaikan oleh managemen PT PLN Wilayah Lampung, padahal sebelumnya dalam rencana dan proses pembangunan pembangkit listrik di Tarahan.
PLN menyatakan bahwa jika pembangkit listrik ini selesai dibangun tidak akan ada lagi pemadaman listrik di Lampung, ternyata semuanya tidak benar.
"Pemadaman masih terus terjadi, baik dalam suasana hujan maupun ketika beban puncak terjadi," kata dia lagi.
MP3 Lampung, ujarnya, menilai dalam hal ini tidak adil, pemadaman listrik tetap menjadi tanggung jawab PLN apa pun kondisinya dan jangan menyusahkan masyarakat yang bila terlambat membayar saja akan terkena sanksi denda.
"Kondisi serupa harus juga diterapkan kepada PLN sebagai penyedia pelayanan," katanya lagi.
Berkaitan dengan tuntutan keadilan tersebut, MP3 Lampung didukung oleh gerakan komunitas warga menuntut tidak ada dan jangan pernah ada lagi pemadaman aliran listrik PT PLN di Lampung, kata dia pula.
Menurutnya, jika masih terjadi pemadaman listrik baik disengaja maupun tidak disengaja, maka PLN harus memberikan kompensasi kepada semua pelanggan rumah tangga dalam bentuk pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar sepuluh per seratus dari biaya beban atau rekening minimum.
Selanjutnya diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi tingkat mutu pelayanan melebihi sepuluh per seratus di atas nilai tingkat mutu pelayanan yang ditetapkan.
Khususnya yang berkaitan dengan lama gangguan, jumlah gangguan, kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah, kesalahan pembacaan kWh meter, dan atau waktu koreksi kesalahan rekening, demikian Aryanto Yusuf.