Bandarlampung - Alokasi dana Provinsi Lampung 2014 yang bersumber dari APBN mengalami kenaikan Rp565,101 miliar atau 8,62 persen dari tahun lalu sebesar Rp6,554 triliun.
"Dari total belanja APBN tahun 2014 sebesar Rp1.842,5 triliun tersebut, alokasi anggaran APBN untuk Provinsi Lampung adalah sebesar Rp7,119 triliun," kata Gubernur Lampung Sjachroedin ZP di Bandarlampung, seperti dikutip Antara, Senin.
Ia mengatakan dana tersebut terdiri atas dana dekonsentrasi sebesar Rp204,134 miliar, dana tugas pembantuan sebesar Rp 357,141 miliar, dana kantor pusat dan kantor daerah sebesar Rp6,190 triliun dan dana urusan bersama sebesar Rp367,424 miliar.
Selanjutnya, menurut dia, dukungan alokasi APBD Provinsi Lampung tahun 2014 telah ditetapkan sebesar Rp4,318 triliun, sehingga potensi fiskal di Provinsi Lampung dari kedua sumber dana ini adalah sebesar Rp11,437 triliun.
"Kekuatan fiskal ini tentunya akan bertambah besar dengan penjumlahan APBD kabupaten dan kota," kata dia.
Adapun komposisi belanja APBD Lampung sudah cukup berimbang antara belanja tidak langsung sebesar Rp2,101 triliun, (48,66 persen) dan belanja langsung sebesar Rp2,216 trilyun (51,34 persen).
Sjachroedin menjelaskan, untuk belanja langsung diarahkan untuk mendukung diantaranya sektor infrastruktur baik sarana jalan dan jembatan, perhubungan, permukiman dan pengairan maupun sektor pendidikan dan kesehatan.
Demikian pula untuk anggaran APBN sebesar Rp7,119 triliun itu digunakan untuk menunjang pembangunan daerah di bidang pelayanan publik sebesar Rp4,817 trilyun (67,67 persen); dukungan pembangunan bidang infrastruktur terutama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perhubungan dialokasikan dana sebesar Rp1,617 triliun (22,73 persen); dan serta dukungan alokasi anggaran untuk bidang produksi sebesar Rp683,42 miliar (9,60 persen) terutama mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian, Perindustrian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
Gubernur Lampung itu menjelaskan, dalam hal penyerapan anggaran, ada beberapa hal yang harus garisbawahi dalam pelaksanaannya saat ini, yaitu selalu tertumpuk di setiap mendekati akhir tahun anggaran.
"Hal ini sudah rutin menjadi ulasan media masa yang selalu menyoroti masalah lambannya penyerapan anggaran. Keadaan ini terus berulang setiap tahun dan menjadi isu nasional," tambahnya.