Bandarlampung - DPRD Kota Bandarlampung segera menggelar sidang paripurna istimewa penetapan wali kota dan wakil wali kota Bandarlampung periode 2016--2021.
"Kami akan segera menggelar paripurna penetapan wali kota dan wakil wali kota, sekaligus pemberhentian penjabat wali kota," kata Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi, di Bandarlampung, Sabtu.
Dia menjelaskan, DPRD akan mengirimkan surat hasil paripurna itu kepada gubernur Lampung dan mendagri, sehingga diharapkan Kota Bandarlampung masuk gelombang pertama dalam pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih.
"Lebih cepat lebih baik sebab tidak ada lagi yang ditunggu, dari hasil penetapan juga tertulis bahwa satu hari setelah penetapan KPU harus segera menggelar paripurna," kata dia lagi.
Direncanakan paripurna DPRD Bandarlampung itu digelar pada Senin (25/1), dan rencana ini juga sudah dibahas oleh semua pihak di DPRD setempat.
Waki Ketua I DPRD Kota Bandarlampung Hamrin Sugandi menegaskan bahwa sudah menjadi amanat undang-undang bahwa setelah melewati penetapan KPU, DPRD harus segera menggelar paripurna.
"Harus segera dilakukan, karena jika sudah masuk penetapan satu hari setelah itu harus segera paripurna istimewa," katanya lagi.
Dia menegaskan bahwa pihaknya bukan terkesan terburu-buru, tapi sudah sesuai degan peraturan.
Sebelumnya, KPU Kota Bandarlampung telah menetapkan Herman HN-Yusuf Kohar sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung periode 2016--2021.
"Penetapan ini tidak dilakukan secara terburu-buru, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Bandarlampung harus segera menetapkan pemenang pilkada satu hari setelah putusan itu," kata Ketua KPU Kota Bandarlampung, Fauzi Heri.
Dia mengatakan, penetapan hasil pilkada Bandarlampung itu oleh KPU setempat berdasarkan data melalui berita acara penetapan model DB-KWK Nomor: 200/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota Bandarlampung.
"Kami akan segera menggelar paripurna penetapan wali kota dan wakil wali kota, sekaligus pemberhentian penjabat wali kota," kata Ketua DPRD Kota Bandarlampung, Wiyadi, di Bandarlampung, Sabtu.
Dia menjelaskan, DPRD akan mengirimkan surat hasil paripurna itu kepada gubernur Lampung dan mendagri, sehingga diharapkan Kota Bandarlampung masuk gelombang pertama dalam pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih.
"Lebih cepat lebih baik sebab tidak ada lagi yang ditunggu, dari hasil penetapan juga tertulis bahwa satu hari setelah penetapan KPU harus segera menggelar paripurna," kata dia lagi.
Direncanakan paripurna DPRD Bandarlampung itu digelar pada Senin (25/1), dan rencana ini juga sudah dibahas oleh semua pihak di DPRD setempat.
Waki Ketua I DPRD Kota Bandarlampung Hamrin Sugandi menegaskan bahwa sudah menjadi amanat undang-undang bahwa setelah melewati penetapan KPU, DPRD harus segera menggelar paripurna.
"Harus segera dilakukan, karena jika sudah masuk penetapan satu hari setelah itu harus segera paripurna istimewa," katanya lagi.
Dia menegaskan bahwa pihaknya bukan terkesan terburu-buru, tapi sudah sesuai degan peraturan.
Sebelumnya, KPU Kota Bandarlampung telah menetapkan Herman HN-Yusuf Kohar sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandarlampung periode 2016--2021.
"Penetapan ini tidak dilakukan secara terburu-buru, mengingat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kota Bandarlampung harus segera menetapkan pemenang pilkada satu hari setelah putusan itu," kata Ketua KPU Kota Bandarlampung, Fauzi Heri.
Dia mengatakan, penetapan hasil pilkada Bandarlampung itu oleh KPU setempat berdasarkan data melalui berita acara penetapan model DB-KWK Nomor: 200/BA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kota Bandarlampung.