Sukadana, Lampung - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Timur mencatat angka kemiskinan di daerah itu pada 2013 tercatat 18,59 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 900.000 jiwa.
"Angka itu belum mengalami perubahan signifikan dari data yang dihasilkan pada 2012," kata Kepala BPS Lampung Timur, Anwar, di Sukadana, Kamis.
Ia mengatakan bahwa, untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu harus didukung tiga faktor yakni, faktor kepemilikan penguasaan produksi, kemudahan akses modal produksi dan insfratuktur dari pemerintah daearah.
Menurutnya, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi tidak hanya berdasarkan daya beli konsumsi mayarakat.
Selain itu, Anwar menjelaskan standarinisasi daya konsumsi berdasarkan garis kemiskinan terkait pula dengan kebutuhan dasar di daerah itu yakni Rp273.574 per kapita per bulan.
"Salah satu faktor untuk menentukan daerah kemiskinan dapat dilihat dari daya beli masyarakatnya," jelasnya.
Kepala BPS Lampung Timur itu menilai, program pengentasan angka kemiskinan di daerah itu hingga saat ini tidak sesuai dengan capaian yang di targetkan.
Hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan serta 252 desa dengan jumlah penduduk hampir 900.000 jiwa yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan dan buruh.
Badan Pusat Statistik mencatat penghasilan masyarakat Lampung Timur masih rendah berkisar Rp120.000/kapita.
Pendapatan masyarakat per kapita tersebut di bawah standar dari hasil riset BPS berdasarkan kebutuhan dasar.
Anwar menegaskan, Kabupaten Lampung Timur saat ini peringkat ke-kedua kategori daerah miskin setelah Lampung Utara se-Provinsi Lampung.
Ia berharap, perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat untuk menekan angka kemisikinan khususnya di Kabupaten Lampung Timur, sehingga, program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan.
"Angka itu belum mengalami perubahan signifikan dari data yang dihasilkan pada 2012," kata Kepala BPS Lampung Timur, Anwar, di Sukadana, Kamis.
Ia mengatakan bahwa, untuk menekan angka kemiskinan di daerah itu harus didukung tiga faktor yakni, faktor kepemilikan penguasaan produksi, kemudahan akses modal produksi dan insfratuktur dari pemerintah daearah.
Menurutnya, kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi tidak hanya berdasarkan daya beli konsumsi mayarakat.
Selain itu, Anwar menjelaskan standarinisasi daya konsumsi berdasarkan garis kemiskinan terkait pula dengan kebutuhan dasar di daerah itu yakni Rp273.574 per kapita per bulan.
"Salah satu faktor untuk menentukan daerah kemiskinan dapat dilihat dari daya beli masyarakatnya," jelasnya.
Kepala BPS Lampung Timur itu menilai, program pengentasan angka kemiskinan di daerah itu hingga saat ini tidak sesuai dengan capaian yang di targetkan.
Hal itu disebabkan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk mengimplementasikan program kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah pusat.
Kabupaten Lampung Timur terdiri atas 24 kecamatan serta 252 desa dengan jumlah penduduk hampir 900.000 jiwa yang sebagian besar bekerja sebagai petani, pekebun, nelayan dan buruh.
Badan Pusat Statistik mencatat penghasilan masyarakat Lampung Timur masih rendah berkisar Rp120.000/kapita.
Pendapatan masyarakat per kapita tersebut di bawah standar dari hasil riset BPS berdasarkan kebutuhan dasar.
Anwar menegaskan, Kabupaten Lampung Timur saat ini peringkat ke-kedua kategori daerah miskin setelah Lampung Utara se-Provinsi Lampung.
Ia berharap, perlunya komitmen yang kuat dari pemerintah setempat untuk menekan angka kemisikinan khususnya di Kabupaten Lampung Timur, sehingga, program berjalan sesuai rencana dan menghasilkan.