Sukadana, Lampung - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Lampung Timur meminta agar pemerintah daerah setempat untuk fokus menjalankan program di bidang perekonomian.
"Jika digambarkan berdasarkan grafik, pertumbuhan ekonomi di Lampung Timur saat ini stagnan," kata Ketua Kadin Lampung Timur, Agung Adhipati, di Sukadana, Jumat.
Ia mengatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung tahun 2014 mencapai Rp1,47 triliun.
Angka itu lanjutnya, lebih dari cukup untuk pembangunan dari semua aspek, sehingga perputaran ekonomi dapat langsung ke masyarakat bawah.
"Yang perlu di lakukan saat ini, kepala daerah agar lebih peka melihat fakta di lapangan, dari molornya jadwal pembangunan melalui APBD 2014 terutama yang menyangkut perekonomian hingga pelayanan publik lainnya," ujar dia.
Di sisi lain Ketua KADIN itu menilai, ada rasa ketakutan pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak, terutama masalah pembenahan administrasi.
Sehingga, lanjutnya, hal ini dapat menghambat pertumbuhan pembangunan baik dari aspek ekonomi maupun dari sektor pembangunannya.
"Pembenahaan administrasi yang di maksud adalah, terciptanya keharmonisan komunikasi antara pemerintah daerah dengan semua elemen masyarakat, ormas bahkan lembaga swadaya yang ada di Lampung Timur," jelasnya.
Agung menjelaskan, PAD Lampung Timur bersumber dari beberapa sektor termasuk sektor perdagangan dan industri yang ada di wilayah itu.
Kadin mengharapkan, adanya percepatan pengambilan kebijakan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah secara luas.
Lampung Timur sudah melewati masa transisinya, oleh karena itu, dengan PAD yang ada, agar lebih dapat meningkatkan pelayanan dan memprioritaskan untuk kemajuan daerah.
"Jika digambarkan berdasarkan grafik, pertumbuhan ekonomi di Lampung Timur saat ini stagnan," kata Ketua Kadin Lampung Timur, Agung Adhipati, di Sukadana, Jumat.
Ia mengatakan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung tahun 2014 mencapai Rp1,47 triliun.
Angka itu lanjutnya, lebih dari cukup untuk pembangunan dari semua aspek, sehingga perputaran ekonomi dapat langsung ke masyarakat bawah.
"Yang perlu di lakukan saat ini, kepala daerah agar lebih peka melihat fakta di lapangan, dari molornya jadwal pembangunan melalui APBD 2014 terutama yang menyangkut perekonomian hingga pelayanan publik lainnya," ujar dia.
Di sisi lain Ketua KADIN itu menilai, ada rasa ketakutan pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan semua pihak, terutama masalah pembenahan administrasi.
Sehingga, lanjutnya, hal ini dapat menghambat pertumbuhan pembangunan baik dari aspek ekonomi maupun dari sektor pembangunannya.
"Pembenahaan administrasi yang di maksud adalah, terciptanya keharmonisan komunikasi antara pemerintah daerah dengan semua elemen masyarakat, ormas bahkan lembaga swadaya yang ada di Lampung Timur," jelasnya.
Agung menjelaskan, PAD Lampung Timur bersumber dari beberapa sektor termasuk sektor perdagangan dan industri yang ada di wilayah itu.
Kadin mengharapkan, adanya percepatan pengambilan kebijakan agar tidak terjadi ketimpangan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah secara luas.
Lampung Timur sudah melewati masa transisinya, oleh karena itu, dengan PAD yang ada, agar lebih dapat meningkatkan pelayanan dan memprioritaskan untuk kemajuan daerah.