Bandarlampung - Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Juniardi minta masyarakat setempat secara aktif berpartisipasi mengawasi pelaksanaan pemilihan gubernur yang sejak awal sudah bermasalah.
"Sejak awal pelaksanaannya sudah bermasalah, terutama terkait anggaran. Masyarakat harus turut mengawasi agar dapat dihasilkan pemimpin daerah yang bersih, berkompeten, dan memiliki legitimasi kuat di masyarakat," kata Juniardi di Bandarlampung, Sabtu (1/3).
Ia menilai pengunduran waktu pencoblosan atau pemungutan suara pemilihan gubernur Lampung itu, membuat masyarakat tidak memperoleh banyak referensi informasi mengenai pasangan calon yang akan berkompetisi.
Menurutnya, siapa, apa dan bagaimana para kandidat yang akan berkompetisi banyak yang belum diketaui publik, termasuk rekam jejak, laporan harta kekayaan, dana kampanye, dan sebagainya.
Pelaksanaan pilgub yang bersamaan dengan pemilu legislatif yang dijadwalkan pada 9 April mendatang, lanjutnya, dapat membuat masyarakat bingung dan minim informasi yang diperoleh.
"Sulit mengharapkan pemilih cerdas kalau referensi informasi yang dihasilkan sangat sedikit. Pendidikan politik tidak jalan dengan mekanisme seperti ini," kata Juniardi menjelaskan.
Selain itu, Komisi Pemilihan Umum Lampung juga harus pro-aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tidak perlu menunggu adanya permintaan dari publik.
"Sampaikan apa-apa saja hal penting yang harus diketahui masyarakat," ujar Juniardi.
Ia menambahkan, transparansi tidak hanya menjadi kewajiban partai politik, tapi juga stakeholder penyelenggara pemilu, seperti KPU. Transparansi mewujudkan penyelenggara negara yang bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.