Bandarlampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Lampung pada tahun 2014 berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan advokasi lingkungan hidup, kata Direktur Eksekutifnya, Bejoe Dewangga, di Bandarlampung, Rabu (5/2).
Menurut Bejoe, komitmen dan tekad untuk meningkatkan kinerja advokasi lingkungan hidup dan pendampingan serta mengawal permasalahan terkait publik di Lampung itu, sejalan dengan hasil dari Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) 2013 lalu.
Hasil KDLH itu juga merekomendasikan adanya perubahan komposisi Eksekutif Daerah (ED) Walhi Lampung.
Bejoe merincikan, saat ini komposisi ED Walhi Lampung adalah dirinya selaku Direktur Eksekutif, didukung oleh Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Perkotaan dan Pesisir Supriyanto, Kadiv Advokasi Hutan dan Perkebunan Hermansyah, Kadiv Litbang Wijatnika, Kadiv Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi (PSDO) Heri Maryanto, Kepala Rumah Tangga Marsono, dan Staf Keuangan Iksan Kurniadi.
"Demikianlah informasi komposisi baru ED Walhi Lampung, dan jika ada isu atau permasalah lingkungan bisa menghubungi mereka sesuai dengan isu lingkungan yang terjadi," ujar dia pula.
Dia menyebutkan, saat ini Walhi Lampung dengan dukungan Walhi Nasional memprogramkan penelitian tentang implementasi Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sumatera khususnya di Lampung, terutama terkait dengan dampaknya bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Walhi Lampung juga terus melakukan advokasi sejumlah permasalahan lingkungan hidup di beberapa daerah di Lampung, antara lain berkaitan pro-kontra pengembangan energi listrik panas bumi di Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dan beberapa permasalahan lingkungan hidup lainnya.
Bersama `Satunama` dan didukung anggota Walhi bersama organisasi masyarakat sipil termasuk akademisi dan praktisi/profesional di Lampung, Walhi Lampung juga berkolaborasi untuk mendorong penguatan kembali kapasitas internal dan eksternal institusi dan sumberdaya manusia para aktivis organisasi masyarakat sipil agar dapat lagi membangkitkan kekuatan masyarakat sipil yang kokoh di daerah ini.
Menurut Bejoe, komitmen dan tekad untuk meningkatkan kinerja advokasi lingkungan hidup dan pendampingan serta mengawal permasalahan terkait publik di Lampung itu, sejalan dengan hasil dari Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) 2013 lalu.
Hasil KDLH itu juga merekomendasikan adanya perubahan komposisi Eksekutif Daerah (ED) Walhi Lampung.
Bejoe merincikan, saat ini komposisi ED Walhi Lampung adalah dirinya selaku Direktur Eksekutif, didukung oleh Kepala Divisi (Kadiv) Advokasi Perkotaan dan Pesisir Supriyanto, Kadiv Advokasi Hutan dan Perkebunan Hermansyah, Kadiv Litbang Wijatnika, Kadiv Pengembangan Sumberdaya dan Organisasi (PSDO) Heri Maryanto, Kepala Rumah Tangga Marsono, dan Staf Keuangan Iksan Kurniadi.
"Demikianlah informasi komposisi baru ED Walhi Lampung, dan jika ada isu atau permasalah lingkungan bisa menghubungi mereka sesuai dengan isu lingkungan yang terjadi," ujar dia pula.
Dia menyebutkan, saat ini Walhi Lampung dengan dukungan Walhi Nasional memprogramkan penelitian tentang implementasi Program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Sumatera khususnya di Lampung, terutama terkait dengan dampaknya bagi kelestarian lingkungan dan masyarakat sekitarnya.
Walhi Lampung juga terus melakukan advokasi sejumlah permasalahan lingkungan hidup di beberapa daerah di Lampung, antara lain berkaitan pro-kontra pengembangan energi listrik panas bumi di Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, dan beberapa permasalahan lingkungan hidup lainnya.
Bersama `Satunama` dan didukung anggota Walhi bersama organisasi masyarakat sipil termasuk akademisi dan praktisi/profesional di Lampung, Walhi Lampung juga berkolaborasi untuk mendorong penguatan kembali kapasitas internal dan eksternal institusi dan sumberdaya manusia para aktivis organisasi masyarakat sipil agar dapat lagi membangkitkan kekuatan masyarakat sipil yang kokoh di daerah ini.