Bandarlampung - Direktur Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Lampung Aryanto Yusuf mengajak warga daerah setempat untuk berani menuntut pelayanan publik yang optimal, lebih baik dan manusiawi dari pemerintah maupun institusi layanan umumnya.
"Selama ini warga sudah mulai paham akan haknya sebagai warga negara untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Aryanto, di Bandarlampung, Minggu (2/2).
Karena itu, upaya advokasi pelayanan publik bagi warga di Bandarampung harus terus berjalan secara masif, katanya.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar mampu menginspirasi warga di daerah lain untuk mau lebih peduli, dan berani dalam menuntut haknya, termasuk ketika kualitas pelayanan publik itu buruk.
Ia menambahkan, warga harus memiliki keberanian dan mampu melakukan advokasi sekaligus memberikan solusi, agar pelayanan publik tersebut menjadi lebih baik.
Hasil survei Pussbik dengan metode `Community Lead Monitoring (Clem)` di Bandarlampung, dan rekomendasi Ombudsman Lampung yang menyatakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pelayanan kesehatan di RSUD Dadi Tjokrodipo Bandarlampung masuk kategori baik, ujar Aryanto menjelaskan.
Namun, kata dia menambahkan, citra yang baik dalam pelayanan di RSUD Pemkot Bandarlampung itu menjadi rusak akibat ulah lima pegawainya, yakni M (sopir ambulans), AK (perawat di bagian rawat inap), A dan D (bagian sanitasi), dan Rudi (tukang parkir), yang kedapatan membuang pasien, seorang kakek jompo Suparman alias Mbah Edi hingga meninggal dunia pada Senin (20/1).
Berkaitan dengan harapan dan keinginan mengadvokasi publik dengan baik, Pussbik mengadakan kegiatan `community gathering` (deklarasi komitmen warga mendukung pelaksanaan pelayanaan publik yang baik), Minggu ini, pukul 08.00 WIB hingga selesai di Pantai Mutun Asri Kabupaten Pesawaran.
"Acara lain pada deklarasi itu adalah lomba tradisional untuk warga, hiburan, dan makan bersama agar dapat meningkatkan hubungan komunitas warga.
Peserta kegiatan ini sebanyak 150 orang perwakilan komunitas dampingan Pussbik di Bandarlampung, namun terbuka pula untuk umum," demikian Aryanto Yusuf.
"Selama ini warga sudah mulai paham akan haknya sebagai warga negara untuk menuntut kualitas pelayanan publik yang baik sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," kata Aryanto, di Bandarlampung, Minggu (2/2).
Karena itu, upaya advokasi pelayanan publik bagi warga di Bandarampung harus terus berjalan secara masif, katanya.
Menurut dia, hal itu diperlukan agar mampu menginspirasi warga di daerah lain untuk mau lebih peduli, dan berani dalam menuntut haknya, termasuk ketika kualitas pelayanan publik itu buruk.
Ia menambahkan, warga harus memiliki keberanian dan mampu melakukan advokasi sekaligus memberikan solusi, agar pelayanan publik tersebut menjadi lebih baik.
Hasil survei Pussbik dengan metode `Community Lead Monitoring (Clem)` di Bandarlampung, dan rekomendasi Ombudsman Lampung yang menyatakan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta pelayanan kesehatan di RSUD Dadi Tjokrodipo Bandarlampung masuk kategori baik, ujar Aryanto menjelaskan.
Namun, kata dia menambahkan, citra yang baik dalam pelayanan di RSUD Pemkot Bandarlampung itu menjadi rusak akibat ulah lima pegawainya, yakni M (sopir ambulans), AK (perawat di bagian rawat inap), A dan D (bagian sanitasi), dan Rudi (tukang parkir), yang kedapatan membuang pasien, seorang kakek jompo Suparman alias Mbah Edi hingga meninggal dunia pada Senin (20/1).
Berkaitan dengan harapan dan keinginan mengadvokasi publik dengan baik, Pussbik mengadakan kegiatan `community gathering` (deklarasi komitmen warga mendukung pelaksanaan pelayanaan publik yang baik), Minggu ini, pukul 08.00 WIB hingga selesai di Pantai Mutun Asri Kabupaten Pesawaran.
"Acara lain pada deklarasi itu adalah lomba tradisional untuk warga, hiburan, dan makan bersama agar dapat meningkatkan hubungan komunitas warga.
Peserta kegiatan ini sebanyak 150 orang perwakilan komunitas dampingan Pussbik di Bandarlampung, namun terbuka pula untuk umum," demikian Aryanto Yusuf.