Jakarta - Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza SZP mengatakan tidak pernah memberikan uang kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar (AM) dalam proses pengurusan sengketa pilkada Lampung Selatan.
"Saya tidak tahu," kata Rycko di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1) saat ditanya tentang pemberian uang Rp2 miliar dari Susi Tur Andayani (STA) kepada Akil.
Namun, Rycko mengakui mengenal Akil.
"Yang pasti bagaimana kenal dengan Pak AM, saya kenal dengannya karena di organisasi Pemuda Pancasila dia pengurus pusat dan saya pengurus daerah," kata dia.
Sementara itu, terkait urusannya dengan Susi, Rycko mempercayakan urusan sengketa pilkada Lampung Selatan di MK kepada yang bersangkutan.
"STA saat itu adalah tenaga ahli pemprov di bidang hukum yang biasa menguruskan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Susi terkenal memiliki reputasi yang baik dalam penanganan beberapa kasus baik di MA (Mahkamah Agung) maupun MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Rycko lagi.
Nama Rycko kerap dikaitkan dengan pengacara Susi, tersangka di KPK, mengingat keduanya menjadi partner dalam pengurusan pilkada Lampung Selatan pada 2010.
Rycko Menoza maju menjadi kepala daerah berpasangan dengan Eki Setyanto.
Dalam pemilihan itu keduanya meraih suara terbanyak, sehingga keluar menjadi pemenang.
Tetapi, pasangan lainnya merasa tidak puas dengan hasil pilkada, sehingga mengajukan sengketa pilkada Lampung Selatan untuk disidangkan di MK.
Namun permohonan para rival politik Rycko kepada MK ditolak, dan diduga Susi menjadi aktor di balik keputusan MK tersebut.
Susi disangkakakan oleh KPK menyuap hakim saat itu Akil Mochtar, untuk memuluskan pembelaan terhadap kliennya Rycko.
Akil sendiri merupakan ketua hakim panel dalam perkara itu, bersama Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva sebagai anggota.
Ketua hakim panel memiliki nilai strategis dalam mempengaruhi hasil akhir sebuah keputusan.
Upaya Susi itu berujung pada penolakan MK terhadap permohonan para rival politik Rycko untuk membawa sengketa pilkada ke sidang MK.
Otomatis, Rycko dan pasangannya dapat terus melaju sebagai kepala daerah Lampung Selatan.
"Saat itu, kami optimistis mampu memenangi pilkada menilik jarak suara dengan kandidat kedua berkisar 40 ribu suara atau dalam kisaran delapan persen suara. Kami juga optimistis dapat memenangi pilkada di KPU maupun di MK," kata Rycko pula.
"Saya tidak tahu," kata Rycko di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (15/1) saat ditanya tentang pemberian uang Rp2 miliar dari Susi Tur Andayani (STA) kepada Akil.
Namun, Rycko mengakui mengenal Akil.
"Yang pasti bagaimana kenal dengan Pak AM, saya kenal dengannya karena di organisasi Pemuda Pancasila dia pengurus pusat dan saya pengurus daerah," kata dia.
Sementara itu, terkait urusannya dengan Susi, Rycko mempercayakan urusan sengketa pilkada Lampung Selatan di MK kepada yang bersangkutan.
"STA saat itu adalah tenaga ahli pemprov di bidang hukum yang biasa menguruskan urusan-urusan yang berkaitan dengan masalah hukum. Susi terkenal memiliki reputasi yang baik dalam penanganan beberapa kasus baik di MA (Mahkamah Agung) maupun MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Rycko lagi.
Nama Rycko kerap dikaitkan dengan pengacara Susi, tersangka di KPK, mengingat keduanya menjadi partner dalam pengurusan pilkada Lampung Selatan pada 2010.
Rycko Menoza maju menjadi kepala daerah berpasangan dengan Eki Setyanto.
Dalam pemilihan itu keduanya meraih suara terbanyak, sehingga keluar menjadi pemenang.
Tetapi, pasangan lainnya merasa tidak puas dengan hasil pilkada, sehingga mengajukan sengketa pilkada Lampung Selatan untuk disidangkan di MK.
Namun permohonan para rival politik Rycko kepada MK ditolak, dan diduga Susi menjadi aktor di balik keputusan MK tersebut.
Susi disangkakakan oleh KPK menyuap hakim saat itu Akil Mochtar, untuk memuluskan pembelaan terhadap kliennya Rycko.
Akil sendiri merupakan ketua hakim panel dalam perkara itu, bersama Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva sebagai anggota.
Ketua hakim panel memiliki nilai strategis dalam mempengaruhi hasil akhir sebuah keputusan.
Upaya Susi itu berujung pada penolakan MK terhadap permohonan para rival politik Rycko untuk membawa sengketa pilkada ke sidang MK.
Otomatis, Rycko dan pasangannya dapat terus melaju sebagai kepala daerah Lampung Selatan.
"Saat itu, kami optimistis mampu memenangi pilkada menilik jarak suara dengan kandidat kedua berkisar 40 ribu suara atau dalam kisaran delapan persen suara. Kami juga optimistis dapat memenangi pilkada di KPU maupun di MK," kata Rycko pula.