Bandarlampung - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia daerah Lampung terus mendampingi perjuangan warga adat dan masyarakat sekitar Gunung Rajabasa di Kabupaten Lampung Selatan yang tetap menolak keberadaan pengusahaan panas bumi di kawasan lindung setempat.
Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Bejoe Dewangga didampingi Deputi Direktur Supriyanto, di Bandarlampung, seperti dilansir Antara, Minggu (4/8), menegaskan forum NGO di Lampung ini terus berupaya mendampingi warga di Gunung Rajabasa itu yang sebagian di antaranya tetap berkeberatan kawasan lindung di sana menjadi areal pengusahaan komersial panas bumi.
"Warga adat dan masyarakat setempat mengkhawatirkan dampak buruk operasional pengusahaan panas bumi pada kawasan lindung Gunung Rajabasa itu," kata Bejoe pula.
Karena itu, Walhi Lampung berupaya mengadvokasi kepentingan warga setempat yang tetap menolak operasional usaha panas bumi itu, kendati sebagian warga lainnya menyatakan mendukungnya.
Walhi Lampung menurut Supriyanto, juga berupaya menggalang dukungan dari sejumlah lembaga untuk membela kepentingan masyarakat dimaksud, termasuk mendatangi berbagai pihak berwenang di Jakarta, seperti Kementerian Kehutanan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM).
"Kami juga masih terus mengkaji secara komprehensif plus dan minusnya keberadaan pengelolaan panas bumi khususnya di dalam kawasan lindung bagi kelestarian lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya," ujar Supriyanto lagi.
Selain masih fokus membela warga di sekitar Gunung Rajabasa itu, Walhi Lampung juga membantu mengadvokasi penolakan warga Lingkungan III Kelurahan Sumberagung di Kemiling Kota Bandarlampung yang menolak pengusahaan air bersih secara komersial di sekitar permukiman mereka.
Sejumlah tokoh dan warga yang mendatangi kantor Walhi Lampung itu menyampaikan keberatan atas rencana pengusahaan air kemasan di sekitar permukiman mereka oleh pihak swasta tertentu yang menurut informasi telah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Bandarlampung Herman HN.
Warga setempat mencemaskan, keberadaan pengusahaan air bersih dari pengeboran air tanah di sekitar permukiman mereka akan berdampak buruk atas ketersediaan air bersih di sumur dan sumber air setempat.
Apalagi di sekitar kawasan yang direncanakan untuk pengusahaan air minum dalam kemasan itu, terdapat sejumlah titik sumber mata air dan terdapat pula area pemandian umum yang selalu digunakan warga di sana.
"Kami akan membantu memperjuangkan penolakan warga Sumberagung itu agar menjadi perhatian dan koreksi kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung," ujar Bejoe Dewangga pula.
Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Bejoe Dewangga didampingi Deputi Direktur Supriyanto, di Bandarlampung, seperti dilansir Antara, Minggu (4/8), menegaskan forum NGO di Lampung ini terus berupaya mendampingi warga di Gunung Rajabasa itu yang sebagian di antaranya tetap berkeberatan kawasan lindung di sana menjadi areal pengusahaan komersial panas bumi.
"Warga adat dan masyarakat setempat mengkhawatirkan dampak buruk operasional pengusahaan panas bumi pada kawasan lindung Gunung Rajabasa itu," kata Bejoe pula.
Karena itu, Walhi Lampung berupaya mengadvokasi kepentingan warga setempat yang tetap menolak operasional usaha panas bumi itu, kendati sebagian warga lainnya menyatakan mendukungnya.
Walhi Lampung menurut Supriyanto, juga berupaya menggalang dukungan dari sejumlah lembaga untuk membela kepentingan masyarakat dimaksud, termasuk mendatangi berbagai pihak berwenang di Jakarta, seperti Kementerian Kehutanan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM).
"Kami juga masih terus mengkaji secara komprehensif plus dan minusnya keberadaan pengelolaan panas bumi khususnya di dalam kawasan lindung bagi kelestarian lingkungan maupun masyarakat di sekitarnya," ujar Supriyanto lagi.
Selain masih fokus membela warga di sekitar Gunung Rajabasa itu, Walhi Lampung juga membantu mengadvokasi penolakan warga Lingkungan III Kelurahan Sumberagung di Kemiling Kota Bandarlampung yang menolak pengusahaan air bersih secara komersial di sekitar permukiman mereka.
Sejumlah tokoh dan warga yang mendatangi kantor Walhi Lampung itu menyampaikan keberatan atas rencana pengusahaan air kemasan di sekitar permukiman mereka oleh pihak swasta tertentu yang menurut informasi telah mendapatkan persetujuan dari Wali Kota Bandarlampung Herman HN.
Warga setempat mencemaskan, keberadaan pengusahaan air bersih dari pengeboran air tanah di sekitar permukiman mereka akan berdampak buruk atas ketersediaan air bersih di sumur dan sumber air setempat.
Apalagi di sekitar kawasan yang direncanakan untuk pengusahaan air minum dalam kemasan itu, terdapat sejumlah titik sumber mata air dan terdapat pula area pemandian umum yang selalu digunakan warga di sana.
"Kami akan membantu memperjuangkan penolakan warga Sumberagung itu agar menjadi perhatian dan koreksi kebijakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung," ujar Bejoe Dewangga pula.