Lampung – Tidak terima dinonjobkan, sekitar 34 dari 153 mantan pejabat struktural di Pemkab Tulangbawang yang di-rolling pada Senin (25/3) lalu, mendatangi DRPD setempat guna menuntut keadilan. Kedatangan rombongan pejabat eselon II, III dan IV, tersebut disambut Ketua Komisi A, Hendriwansyah, Rabu (28/3).
Di hadapan dewan, para pejabat nonjob itu menceritakan kejadian yang menimpa mereka, yakni telah dinonjobkan bupati dan tidak adanya kepastian tempat tugas sementara mereka. Hal inilah yang membuat para mantan pejabat itu resah. Bahkan mereka menuding adanya indikasi kepentingan pribadi dalam rolling tersebut.
Hi. Azilin Rizal yang dinonjobkan dari kepala Dinas Pendidikan, mengaku
sangat kecewa dengan tindakan Bupati Tulangbawang Hanan A Rozak. Menurutnya, secara tidak langsung bupati
dinilai telah melakukan pembunuhan karakter terhadap dirinya, serta
beberapa pejabat lainnya yang dinonjobkan.
“Harusnya setiap pejabat yang dinonjobkan itu ditempatkan, diatur, dan dibina, bukan dengan disuruh cari tempat sendiri. Masa saya dulunya kadis pendidikan harus tetap berkantor di Dinas Pendidikan layaknya staf biasa,” sergah pejabat senior itu.
Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Tuba selaku mitra kerja para pegawai berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menggelar rapat internal di DPRD. Selanjutnya, akan menjadwalkan pemanggilan terhadap bupati, kepala BKD dan Baperjakat, untuk mempertanyakan rolling yang menuai kontroversi itu.
Ketua komisi A, Hendriwansyah mengatakan, sesuai dengan laporan pejabat yang telah dinonjobkan, pihaknya akan mencari tahu secara jelas terkait gejolak yang terjadi pasca-rolling besar-besaran di jajaran Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.
Jika saja benar nantinya ditemukan adanya bentuk ketidak profesionalan bupati, maka pihaknya akan mendukung para pejabat yang merasa dirugikan itu menempuh jalur hukum.
“Menyimak beberapa hal yang telah disampaikan kawan-kawan pejabat yang dinonjobkan, saya selaku mitra pegawai sangat menyesalkan adanya indikasi ketidak profesionalan dalam melakukan pe-rollingan,” ucap Hendriwansyah.
Pihaknya juga menyayangkan adanya impor pejabat yang dilakukan Pemkab Tulangbawang. "Seharusnya, bupati sebagai dewan pembina PNS, dapat lebih memperhatikan nasib para PNS yang ada. Tidak harus mengambil PNS dari luar. ”Di kabupaten lain, misalnya Tuba Barat dan Mesuji, kan masih banyak membutuhkan pegawai. Kenapa tidak itu dulu yang diberdayakan,” imbuhnya.
Mance Mengecam
Mantan Bupati Tuba dua periode, Abdurachman Sarbini juga mengecam tindakan yang dilakukan Hanan A.Rozak. Menurut Mance, sapaan akrabnya, seharusnya bupati dapat lebih profesional dalam melakukan tindakan. Apalagi menyangkut masalah rolling, perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan dan tidak sembarang melakukan rolling.
“Bupati itu kan dewan pembina PNS. Harusnya dia (Hanan) tidak mementingkan kepentingan pribadi. Latar belakang pendidikan, jenjang karier dan masa kerja harusnya dapat lebih diperhatikan,” ungkap ketua DPW PAN Lampung itu, melalui sambungan telepon genggamnya.
Dia menambahkan, seorang bupati juga harus mencerminkan sikap bijaksana dalam segala hal. Apalagi untuk kepentingan daerah yang dipimpin. Rolling pejabat juga menentukan nasib dan masa depan suatu daerah, oleh karenanya sudah seharusnya bupati memperhatikan keppres, kep-menpan maupun kepegawaian.
“Hanan sudah melanggar keputusan mendagri nomor 800. Sebab dalam keputusan tersebut setiap PNS yang pernah terjerat masalah hukum karena korupsi, dilarang diberikan jabatan struktural. Nah ini sudah melanggar,” ujar Mance.
Dirinya mengaku sangat kecewa dengan sistem pemerintahan yang terkesan tidak profesional itu. Salah satu bukti yakni banyaknya pejabat potensial yang mempunyai skill memadai, namun dinonjobkan, dengan mengambil pengganti dari Kabupaten Tulangbawang Barat.
“Para pejabat yang dulu sudah saya terapkan sesuai bidangnya. Saya tahu persis dengan orang-orang yang saya tunjuk. Mereka mampu bekerja dengan baik,” tutup Mance yang tengah berjuang menuju BE-1 Lampung itu. (dari berbagai sumber)